Penulis: Wara Ameko
Setelah membaca novel karya George Orwell berjudul Nineteen Eighty-Four, saya dipaksa oleh pikiran sendiri untuk menulis artikel soal keterkaitan antara kondisi masa lalu dan masa kini. Melihat adanya keterhubungan dan kesamaan idea, pola, dan praktek dalam masyarakat kita. Walaupun karya Orwell itu disebut sebuah distopia tapi ada yang melihat novel itu satiris terhadap pemerintahan di negara komunis; terutama Uni-Soviet. 1984 terbit tahun 1949, selain sebagai sebuah satir juga dianggap futuristik. Hal itu disadari ketika hari ini ‘telescreen’ yang digambarkan dalam buku itu mewujud dalam ‘gadget android’ yang memungkinkan semua orang dikontrol dan diawasi. Struktur oligarki, kekuasaan partai, kontrol, dan ideologi masyarakat tampaknya sama dengan kondisi kita, khususnya di Minahasa, — dari zaman kuno, Orde Baru, dan era digital hari ini.
I
Penindasan Minoritas Terhadap Mayoritas
Dalam semua bangsa minimal ada tiga kelas sosial yang digambarkan Orwell dengan golongan masyarakat Tinggi (High), Menengah (Middle) dan Rendah (Low)[1]. Nama dan jumlah dari golongan itu di setiap masyarakat berbeda-beda. Tiga golongan ini tak terdamaikan. Golongan Tinggi adalah mereka yang sedang berkuasa dan cenderung terus mempertahankan kekuasaannya. Golongan Menengah bertujuan menggantikan kekuasaan golongan Tinggi. Golongan Rendah selalu hanya ingin menghapuskan perbedaan dan ingin masyarakat menjadi setara semuanya. Kekuasaan golongan Tinggi akan sampai pada suatu masa mengalami kemunduran dalam diri mereka sendiri dan kehilangan kemampuan mengendalikan pemerintahan. Golongan Menengah, dengan bantuan golongan Rendah, menggulingkan kekuasaan atas nama kebebasan dan keadilan. Sesudah mereka berkuasa, golongan Rendah dikembalikan pada posisi rendahnya dan mereka sendiri menjadi golongan Tinggi. Begitulah pola jatuh bangunnya sebuah rejim politik.
Pola semacam itu terjadi dalam Revolusi Prancis ketika kelas borjuis menggalang kekuatan kelas pekerja (buruh, petani, dll) untuk menggulingkan kekuasaan Louis XVI. Sesudah itu mereka menjadi kelas berkuasa baru dan masyarakat kelas rendah tetap pada posisinya. Dalam sejarah masyarakat Minahasa pernah terjadi pembagian golongan yang disebut Makarua Siow, Makatelu Pitu, dan Pasiowan Telu. Walaupun awalnya itu cenderung bersifat pembagian tugas dalam masyarakat tetapi kemudian menjadi sebuah hirarki yang menindas. Pemberontakan golongan Pasiowan Telu atas nama kesetaraan pada abad ke 7 itu berhasil merombak struktur[2]. Tetapi kemudian struktur hirarkis itu kembali lagi ketika VOC masuk hingga pemerintahan Hindia Belanda berdiri. Orang-orang Eropa menjadi golongan berkuasa, orang-orang pribumi ‘bangsawan Minahasa’ sebagian menjadi golongan elit di bawah perintah kekuasaan kolonial, dan masyarakat sisanya menjadi kaum yang dijajah. Golongan elit pribumi kemudian merasa ikut terjajah sehingga menggalang dukungan pribumi kelas Rendah untuk memberontak supaya bebas merdeka. Janji mendirikan negara di mana masyarakatnya setara dalam hukum, politik, dan ekonomi. Janji tentang kesejahteraan seluruh masyarakat di bawah pemerintahan yang mandiri bebas dari intervensi bangsa dan negara lain.
Pasca Revolusi Agustus 1945, struktur yang sama terulang lagi di mana sebagian kaum intelektual dan militer menjadi golongan Tinggi, sebagian menjadi golongan Menengah, dan rakyat umumnya tetap menjadi golongan Bawah. Setelah Soekarno digulingkan pada tahun 1966, pola dan struktur yang sama pun berulang. Tiga dekade kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto akhirnya tumbang pada tahun 1998. Para pejuang Reformasi menjadi elit-elit golongan Tinggi dan Menengah. Setiap lima tahun, negara menjadi arena pertarungan antara elit-elit ini yang terpecah-pecah menjadi partai-partai. Mereka dalam kampanye selalu membawa slogan dan program atas nama rakyat. Menggunakan dukungan rakyat lewat pemilu untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan untuk mereka sendiri. Partai-partai ketika berkuasa tetap eksklusif dan rakyat tetap dikontrol dan ditindas secara struktural dan sistemik. Rakyat dengan euforia di masa kampanye mendukung elit-elit ini yang kemudian menjadi penindas mereka sendiri. Sebuah ironi; rakyat memilih penindas mereka sendiri.
Golongan elit yang hanya terdiri dari segelintir orang ini tetap memelihara struktur hirarkis. Pemerintahan oligarkis bukan hanya soal mewariskan kekuasaan pada anak atau keluarga tapi cenderung terus membudidayakan doktrin struktur itu sendiri[3]. Pelestarian struktur itu yang terpenting. Dalam teori strukturasi masyarakat, Anthony Giddens menggambarkan bahwa ada dualitas dalam struktur. Struktur itu diproduksi dan mereproduksi dirinya. Doktrin politik itu dibuat dan diajarkan terus menerus lintas generasi. Struktur di sini bukan soal aturan tertulis tetapi hal yang telah menjadi keyakinan dan bagian dari kesadaran masyarakat. Misalnya, orang cenderung mengiyakan calon pemimpin politik, tidak memandang kemampuan intelektualnya, tetapi lebih pada kemampuan ekonominya. Bahkan praktek korupsi dianggap biasa karena kesadaran itu dibentuk dan diproduksi berulang-ulang ke setiap orang dan setiap generasi. Struktur kekuasaan inilah yang disebut oleh Michelle Foucault sebagai wacana diskursif.
Kita bisa mengamati bagaimana ideologi kekuasaan itu diproduksi dan disalurkan lewat institusi pendidikan, agama, pers, dan media sosial. Dalam situasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, wacana-wacana politik bertebaran di mana-mana. Paling awal dimulai oleh intelektual yang menjadi Tim Sukses (Timses), wacana politik yang sudah dirasionalisasi untuk mendukung figure politik tertentu. Itu kemudian disalurkan ke agen-agen kampanye yang dimodifikasi dan dikontekstualisasi sesuai dengan situasi masyarakat. Ini adalah upaya golongan Tinggi atau Menengah untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan dengan bantuan golongan Rendah. Orang-orang di tingkat bawah ini menjadi agen-agen diskursif yang terus memperkokoh ideologi kekuasaan. Di wilayah Timses elit mereka adalah golongan Menengah yang memburu proyek-proyek negara, jabatan strategis, dan juga berencana menggulingkan kekuasaan jika memungkinkan. Timses kelas teri yang tugasnya meyakinkan dan ikut yakin bahwa pasca Pemilu mereka akan mendapat remah-remah dari kekuasaan.
Para Timses menjadi agen-agen aktif di media sosial yang tugasnya adalah post, re-post dan share. Di era digital pertarungan merebut hati dan pikiran pemilih dikonstruksi dalam bentuk meme[4]. Suatu konten audio visual yang memuat isu-isu yang digunakan sebagai alat kampanye politik. Perang meme antara golongan Menengah dan Tinggi dibantu oleh golongan Rendah. Serangan di wilayah-wilayah digital berlangsung 24 jam di mana meme diproduksi, direproduksi, dan direduplikasi. Kampanye digital yang dibuat semenarik mungkin adalah daya tarik dukungan massa. Meme menjadi pemantik diskusi dan debat intertekstual.
Di masa Partai Demokrat berkuasa, PDIP adalah partai oposisi-kritis yang membawa slogan-slogan kerakyatan dan isu memperjuangkan orang-orang kecil; wong cilik. Marhaenisme. Setelah dimenangkan oleh rakyat dalam Pemilu, PDIP berkuasa dan rakyat masih mengeluhkan hal yang sama di mana mereka menjadi partai oligark — kekuasaan lingkar keluarga sanak saudara — dan melanjutkan mega proyek yang banyak merampas ruang hidup ‘rakyat kecil’. Strukturnya masih sama dan korupsi tetap terjaga dipelihara. Walaupun dalam masyarakat ada kesadaran ‘siapa pun yang menang nantinya kita tetap cari makan sendiri’; artinya mereka tetap akan kembali menjadi golongan Rendah yang tertindas, mereka tetap saja menjadi agen-agen kekuasaan. Mereka adalah bagian yang melestarikan struktur itu.”Yah so bagitu tu politik,” begitulah ungkapan orang-orang yang selalu menghindari diskusi kritis soal lingkaran setan politik.
Tahun 2024 PDIP sebagai partai berkuasa golongan Tinggi mulai digerogoti dari dalam. Ada banyak umpatan dan ekspresi kemuakan yang diumbar lewat media sosial. Partai lain yang dalam status sebagai golongan Menengah melihat ini peluang untuk menggulingkan kekuasaan. Caranya tetap sama, menggalang dukungan dari rakyat golongan Rendah. Masih dengan slogan keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan bagi semuanya. Petahana, sekalipun terpecah, berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mendistribusikan isu-isu yang sama tapi dengan slogan dan cara-cara berbeda. Prabowo Subianto yang dianggap kekuatan golongan Menengah menjadi ancaman bagi golongan Tinggi. Dengan menggunakan pola yang dijabarkan oleh tokoh fiktif Emmanuel Goldstein kita bisa meramalkan kelak apa yang akan terjadi ke depan. Siapa pun yang menang strukturnya akan kembali sama seperti semula.
Dari masa ke masa negara kita adalah arena penindasan minoritas terhadap mayoritas. Golongan Tinggi dan Menengah adalah elit-elit yang hanya terdiri dari segelintir orang tetapi memiliki kuasa terhadap rakyat banyak. Masyarakat terpecah-pecah dalam suku, agama, atau gender; merek melihat diri mereka sebagai mayoritas dalam identitas itu. Mereka tidak mau bersolidaritas sebagai kaum pekerja, petani, tukang, atau nelayan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah mayoritas yang ditindas oleh segelintir orang atas ‘restu’ mereka sendiri. Golongan Rendah tidak bisa menjadi pijakan gerakan politik karena kurangnya wawasan dan selalu dikendalikan para ‘pengawas’ dan influencer politik[5].
II
Polisi Pikiran dan Big E-Brother
Di Republik Binatang, babi menjadi penguasa, anjing menjadi penjaga, kambing domba dan ayam menjadi penyangga[6]. Orwell menggambarkan bagaimana proses sirkuler perlawanan, perebutan, dan upaya mempertahankan kekuasaan dalam fabel politiknya berjudul Animal Farm. Penindasan manusia atas hewan di Perternakan Manor membuat kaum babi cendekiawan menggalang pemberontakan melawan manusia. Ketika manusia dikalahkan, kaum babi menjadi pemimpin, kaum anjing menggeram menjaga kekuasaan, kaum kambing domba dan ayam menjadi penjaga doktrin kekuasaan, burung menjadi pemantau, kaum kuda dan sapi menjadi pekerja. Pada akhirnya, pemberontakan yang menuai kemenangan pada Perang Kandang Sapi justru menjadi rejim penindas baru. Kesetaraan yang diimpikan di Republik Binatang justru mewujud dalam eksploitasi oleh sesama hewan.
Dalam 1984, Orwell menggambarkan lebih detail bagaimana partai yang berkuasa di Oceania membentuk struktur menjaga kekuasaannya[7]. Hal yang menarik adalah partai membentuk Kementerian Kebenaran (The Ministry of Truth – Minitrue) yang mengendalikan berita, hiburan, pendidikan, dan seni. Ada juga Polisi Pikiran (Thought Police) yang tugasnya mengintai atau memata-matai warga yang berpikir di luar doktrin partai atau berusaha menggulingkan kekuasaan. Para warga negara sudah diwanti-wanti agar tidak melenceng dari ajaran atau berpikir melawan partai. Semua harus sesuai arahan partai. Partai adalah kebenaran. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan partai. Jika partai bilang 2 + 2 = 5 maka itu benar. Jika mempertanyakan atau melawan maka kena delik kejahatan pikiran (thoughtcrime). Bahkan ada kejahatan wajah (facecrime) jika menunjukkan mimik memikirkan sesuatu yang terlarang. BIG BROTHER IS WATCHING YOU. Pimpinan negara disebut Big Brother yang selalu mengawasi lewat ‘telescreen’. Alat komunikasi lewat suara dan layar. Selain untuk menyebarkan doktrin alat itu juga berfungsi sebagai penyadap; khususnya bagi orang-orang dalam struktur pemerintahan. Bahasa politik diubah dalam aturan Newspeak menggantikan Oldspeak untuk menghindari ideologi lama.
Di masa rejim Orde Baru Soeharto dalam TAP MPR 1966, yang salah satunya melarang doktrin Marxisme-Leninisme, polisi pikiran bekerja hampir di mana-mana. Ada istilah ‘dinding bertelinga’. Masyarakat takut membicarakan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan politik atau kekuasaan militer. Doktrin Pancasila direkonstruksi menjadi versi Orde Baru dan ditanamkan lewat P4. Tidak ada yang berani menghina kekuasaan apalagi menghina Soeharto. Orang-orang ‘diamankan’; yang berarti diculik, hilang, dan dieksekusi karena melawan pemerintah yang mengancam stabilitas nasional. Orang-orang takut melawan dan tunduk sepenuhnya pada partai; tapi dulunya masih disebut Golongan Karya. Semua pegawai negeri diarahkan untuk mendukung Golongan Karya dalam Pemilu. Jika tidak mau dipersulit maka Golkar adalah pilihan terbaik. Pemilu bahkan selalu diprediksi dimenangkan oleh Soeharto karena ancaman struktural partai terhadap orang-orang dalam struktur pemerintahan. Hal ini disinggung secara samar oleh Prof. Waworoentoe dalam tulisannya berjudul Munafik (A Case of Inverse Behaviour Among Minahasans)[8]. Di mana orang-orang telah dipaksa untuk memilih pada pilihan yang sudah ditentukan karena ancaman struktural seperti pemecatan dan mutasi wilayah kerja. Hasil Pemilu tentunya sudah pasti dimenangkan oleh Golkar dan proses Pemilu itu hanyalah formalitas. Semua gerak-gerik warga diawasi. Semua yang berpotensi melawan pemerintah dibabat. Pemerintah memiliki agen-agen rahasia dan sukarela untuk melaporkan pikiran dan tindakan yang cenderung di luar doktrin kekuasaan. Warna merah berarti anti pemerintah, warna kuning berarti mendukung pemerintah. Bahasa politik Orde Baru pun telah mengganti istilah-istilah Orde Lama.
Rejim pasca Reformasi 1998 juga mewarisi struktur dan ideologi Orde Baru. Partai yang berkuasa akan membentuk polisi pikiran. Mereka mengendalikan pikiran para pegawai negeri. Ancaman struktural tetap berlangsung di mana warna gedung-gedung dan seragam instansi pemerintah harus disesuaikan dengan warna partai berkuasa. Bahkan orang-orang dalam pemerintahan harus memberikan bukti foto kalau mereka memilih partai berkuasa. Orang-orang dalam jabatan strategis harus memberikan upeti ke atasan mereka dan membantu pembiayaan kampanye sebagai tindakan loyalitas terhadap partai. Entah itu diambil dari uang pribadi atau terpaksa korupsi uang negara demi kebesaran partai. Ormas dan organisasi swasta termasuk agama harus mendukung partai agar bisa mengakses bantuan negara. Pers yang ingin tetap hidup harus menjadi alat informasi pemerintah di bawah arahan partai agar punya penghasilan lewat kontrak kerja.
Orwell tak lupa menggambarkan dalam novel 1984 tentang bagaimana pentingnya partai menguasai pikiran rakyat[9]. Setelah proses perlawanan terhadap musuh bersama, pemerintah yang berkuasa berbalik melawan rakyatnya sendiri[10]. Dalam bahasa hari ini disebut Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Penggunaan alat kontrol dan alat represif negara untuk memaksakan kebijakan adalah tindakan nyata kekuasaan dari golongan Tinggi terhadap golongan Rendah. Seperti pasca Perang Kandang Sapi, para babi yang menjadi pemerintah tidak lagi melawan manusia tapi mengarahkan kekuasaannya untuk melakukan hegemoni dan dominasi atas sesama hewan. Mereka juga berbisnis dengan manusia dan mengeksploitasi sesama hewan. Hal serupa dalam ungkapan Soekarno bahwa hal terberat bukan melawan penjajah asing tapi melawan bangsa sendiri.
Gambaran Orwell tentang Big Brother yang mahatahu (omniscient) karena memiliki ‘telescreen’ mungkin dulu dianggap khayalan. Karena alat seperti itu yang fungsinya menyalurkan informasi dan mengontrol pikiran sekaligus mengintai, memata-matai warga negara di manapun dan kapanpun belum ada. Hari ini di era digital telah memungkinkan adanya Big E-Brother karena hampir semua orang memiliki gadget android. Era sekarang orang terikat dengan ‘hape’; di mana dan kapan pun mereka membawa benda itu; bahkan ke toilet sekalipun. Segala aktivitas warga bisa diawasi dan ideologi kekuasaan dapat disalurkan lewat alat itu[11]. Orang-orang yang berani ‘posting’ hal-hal yang merugikan partai atau melawan partai akan ditandai dan dilaporkan. Partai akan bertindak untuk mempersulit kehidupan orang tersebut. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pemerintah dapat menyalurkan ideologi dan mengawasi warga sampai ke wilayah-wilayah privat. Ingat Snowden? Pemerintah bisa mengakses data-data kita dan menganalisis kecenderungan pikiran dan tindakan masyarakat. Survei berbasis data online dapat merumuskan pilihan-pilihan politik. Di AS praktek ini pertama dilakukan dalam pemenangan Barack Obama yang disebut sebagai Presiden Digital pertama. Kemenangan Donald Trump juga dihasilkan dari survei-survei semacam itu untuk merumuskan kampanye politik yang sesuai dengan psikologi masyarakat.
Berita, iklan, film, K-Pop, K-Drama, sinetron, lagu, meme, dan konten-konten media sosial (medsos) – Facebook, Twitter, Instagram, TikTok – semuanya mengandung ideologi kekuasaan yang bertujuan mengendalikan pikiran manusia. Semuanya dapat diakses lewat ‘hape’. Sekalipun ada argumentasi soal ‘konsumsi kreatif dan kritis’ tapi sebagian besar orang justru telah ditanamkan keyakinan-keyakinan politik secara tidak langsung. Keyakinan itu otomatis membangun dasar argumentasi-argumentasinya tentang realitas sosial. Misi yang dijalankan oleh para buzzer dan influencer politik. Misalnya, para fans K-Pop dan K-Drama otomatis akan anti Korea Utara. Itu karena yang mereka konsumsi berisi informasi soal keburukan Korut. Sekalipun hal-hal itu hanya muncul dalam sedikit episode atau gesture-gestur yang kadang dianggap kurang penting. Hal yang sama ketika orang-orang telah mengkonsumsi segala sesuatu yang dibangun lewat kampanye politik 2024. Fandom politik memiliki solidaritas mekanis dan mereka fanatik.
III
Pikiran-Ganda dan Bos Besar
Pengawasan dan pengendalian pikiran serta tindakan manusia membuat warga negara menjadi hanya sekedar benda (unperson). Dalam bahasa Orwell, manusia jenis ini memiliki pikiran-ganda (doublethink)[12]. Seseorang mempunyai dua keyakinan yang bertentangan secara bersamaan dalam pikirannya; meyakini bahwa yang HITAM itu PUTIH dan melupakan bahwa dua hal itu berbeda. Dalam novel 1984, Orwell menggambarkan bagaimana partai menjadi pusat kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar partai. Ketika partai mengatakan 2 + 2 = 5 maka tak ada jawaban lain. Semua orang harus mengaminkan itu sekalipun tahu bahwa jawaban sebenarnya adalah 4. Bahkan warga negara tidak boleh memikirkan bahwa jawabannya 4. Itu harus dilupakan. Seseorang tidak boleh memikirkan apa yang ingin dia pikirkan. Winston Smith harus menjalani interogasi penuh siksaan di Ruangan 101 karena berpikir bahwa 2 + 2 = 4. Tidak tahan akan siksaan akhirnya dia mengiyakan semua kebenaran yang dibuat oleh partai. Tidak hanya kebenaran ilmiah yang harus sesuai dengan partai, bahkan kebenaran teologi juga harus disesuaikan dengan kebenaran partai. Partai bisa menentukan apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Partai menjadi pencipta dan mengarahkan moral masyarakat.
Di masa Orde Baru, masyarakat diarahkan dan dikontrol pikirannya lewat indoktrinasi. Golkar menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Ideologi Pancasila dan Demokrasi Pancasila versi Orde Baru diproduksi dan didistribusikan. Masyarakat menerima dan tak bisa berpikir di luar pemikiran itu. Siapa yang melawan akan dihilangkan. Orang-orang yang berpikir menyimpang adalah penjahat-penjahat pikiran yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Masyarakat di masa Orde Baru sekalipun ingin mengatakan ‘tidak’ tetap harus mengatakan ‘ya’. 1 + 1 ≠ 2 tapi apa yang diperintahkan atasan. Seperti yang diungkap oleh Prof. Waworoentoe bagaimana masyarakat Minahasa menjadi ‘munafik’ di bawah rejim Soeharto. Ketika dalam Pemilu mereka ingin memilih B tapi atasan mengarahkan untuk memilih A. Biarpun mereka ingin memilih B tapi mereka harus melupakan itu dan memilih A. Dalam hal ini A bersifat mutlak tidak bisa disanggah dan dipertanyakan.
Dalam hal praktek korupsi, itu bukanlah sesuatu yang jahat, buruk, atau salah karena itu dilakukan secara kolektif dari atas sampai bawah. Ketika ada orang berpikir korupsi itu salah dan dikritik maka orang itu adalah penjahat pikiran. Praktek korupsi adalah tindakan benar menurut partai. Meskipun ada petunjuk ‘benar’ dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan uang negara tapi kebenaran partai yang menjadi utama. Laporan yang tidak sesuai dengan undang-undang tetap benar asalkan itu atas arahan partai. Laporan yang sudah sesuai dengan petunjuk undang-undang dianggap salah menurut partai atau atasan. Laporan yang benar harus disertai dengan sejumlah uang sogok. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun instansi pengawas lainnya hanyalah formalitas yang justru mendukung laporan-laporan tidak benar. Hal ini yang membuat masyarakat memiliki pikiran-ganda terhadap segala sesuatu di republik ini. Memilih bertindak benar bisa salah dan memilih bertindak salah bisa benar.
Masyarakat di era Reformasi tetap mewarisi pikiran-ganda bahkan di wilayah-wilayah sakral. Ancaman struktural partai juga masuk di instansi agama di mana tempat-tempat suci menjadi arena kampanye politik. Yang lebih parah adalah umat agama dijadikan modal politik sebagai simpul massa pendukung partai. Selain mengharapkan bantuan keuangan dari pemerintah, bagi-bagi duit per orang dan per keluarga juga sering dilakukan di wilayah sakral ini. Uang korupsi sudah banyak diterima untuk membangun gedung-gedung mewah tempat peribadatan. Banyak orang tahu hal ini tidak benar tapi tetap membenarkan tindakan tersebut. Mereka tahu itu salah tapi meyakini itu benar; believe in lie while knowing it is false. Asalkan itu dilakukan secara bersama atas instruksi pimpinan. Tidak heran mengapa ada istilah rahasia umum, di mana ada praktek tidak benar yang sudah diketahui oleh banyak orang tapi tetap dibiarkan dan tidak dipermasalahkan.
Pikiran-Ganda yang dijelaskan Orwell adalan bentuk indoktrinasi agar orang bahkan tidak boleh memikirkan hal yang diyakininya itu kontradiktif. Berbeda dengan yang terjadi di masyarakat Minahasa, khususnya, di mana orang mengetahui itu salah tapi membiarkan atau ikut terlibat di dalamnya. Misalnya, dalam proyek pembuatan infrastruktur jalan banyak didapati bahwa kualitas jalan tidak sesuai dengan anggaran. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sesuai dengan hasil lapangan. Tidak sesuai bestek. Perhitungan dalam RAB harusnya dilakukan secara matematis dan pertimbangan faktor-faktor lain adalah pijakan rasional. Tetapi dalam pelaksanaan sengaja biaya dinaikkan (mark-up) dan pembelian material kualitas rendah dan murah agar mendapat banyak selisih keuntungan. Belum lagi pengurangan jumlah campuran material dan pengurangan panjang, lebar, dan tinggi konstruksi. Akibat dari praktek itu adalah penggunaan infrastruktur itu tidak bertahan lama karena murah rusak. Ini merupakan kerugian bersama. Orang yang telibat dalam proyek itu tahu bahwa korupsilah yang menyebabkan hal itu terjadi. Tetapi sudah lumrah dalam proyek negara harus ada korupsi. Masyarakat pun tahu bahwa ada korupsi di dalam proyek itu tapi memilih untuk diam. Instansi seperti Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) selalu berpura-pura melakukan pemeriksaan. Mereka awalnya menyentak agar pelaksana proyek memberikan sejumlah uang tutup mulut. Atau mereka sendiri sudah diinstruksi oleh Bos Besar agar tidak mempermasalahkan kualitas proyek itu. Bos Besar dalam hal ini mirip Big Brother yang memiliki jaringan pemantauan yang ketat dan bisa menggerakkan siapa saja. Bos Besar dalam strukturnya bisa Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas, dan Hukum Tua. Semua jabatan strategis dalam negara yang mengangkangi golongan Menengah dan Rendah.
Bos Besar sebagai pimpinan golongan Tinggi akan mengupayakan pelestarian kekuasaan lewat korupsi. Uang korupsi dapat digunakan sebagai biaya operasional kampanye dan sogok menyogok. Sebagai petahana juga mampu menggunakan fasilitas negara dalam upaya pemenangan pertarungan politik di masa Pemilu. Tidak ketinggalan pemaksaan struktural terhadap PNS, ASN, dan THL digalakkan demi meraup suara (vote) yang lebih banyak. Para kontraktor yang telah mendapat kesempatan dalam proyek-proyek negara ikut membantu pemenangan politik. Sejumlah uang hasil korupsi digunakan untuk membeli suara rakyat. PDIP sebagai partai berkuasa yang telah terpecah telah terbagi dalam beberapa Bos Besar. Mereka yang mengikuti presiden dan mereka yang mengikuti partai. Kekuatan-kekuatan itu bersaing dalam memberi instruksi struktural di wilayah mana mereka berkuasa. Para Gubernur dan Bupati pro partai memaksa bawahan dan semua orang yang terikat, termasuk penerima bantuan pemerintah, agar memilih Capres yang diusung partai. Mereka yang di bawah arasan Presiden juga melakukan hal demikian.
Fenomena pikiran-ganda di republik ini tentu tidak sama dengan yang digambarkan oleh Orwell. Ada titik kesadaran di mana mereka muak terhadap kekuasaan dan Pemilu adalah arena pelampiasan kemuakan itu. Ada spontanitas masyarakat mengungkap keburukan-keburukan yang selama ini disembunyikan. Selama partai berkuasa semua yang baik itu yang diangkat ke permukaan yang didistribusikan oleh pers, buzzer, dan influencer. Apa yang dianggap baik, menawan, dan dikagumi masyarakat itu diklaim milik pemerintah; presiden, gubernur, atau bupatilah yang membangunnya. Tetapi soal konflik agrarian, soal lingkugan, dan pelanggaran HAM selalu saja oper ke sana ke mari.
IV
George Orwell telah memberi gambaran tentang bagaimana oligarki itu bekerja di atas dasar kolektivisme. Itu menunjukkan bahwa novel-novel satirnya mengarah pada negara-negara sosialis-komunis. Sama halnya ketika Friedrich A. Hayek menulis buku berjudul The Road To Serfdom yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Ancaman Kolektivisme yang ditujukan kepada negara-negara sosialis. Pada kenyataannya, oligarki tidak hanya ada dalam negara-negara semacam itu. Di negara liberal yang menekankan individualisme juga akhirnya mengerucut pada oligarki. Di mana kekuasaan terpusat pada segelintir penguasa dan pengusaha. Negara-negara liberal juga melakukan indoktrinasi lewat pers dan media sosial lainnya. Pengendalian pikiran juga tetap berlangsung di negara liberal. Perusahan-perusahan besar juga, seperti partai, membuat program pengendalian pikiran, perasaan, dan nafsu untuk mempromosikan barang-barang produksi mereka. Strategi-strategi marketing adalah pengarahan dan pengendalian konsumen. Marketing politik dan ekonomi memiliki pola-pola yang sama.
Jika anda masih membaca tulisan ini sampai sejauh ini dan jari tangan anda kotor berwarna biru keunguan, selamat! Anda adalah bagian dari orang-orang yang sementara melestarikan kekuasaan golongan Tinggi atau membantu golongan Menengah merebut kekuasaan.
14 Feb 2024
***
[1] Lihat Orwell, George. Nineteen Eighty-Four. 1949. “Throughout recorded time, and probably since the end of the Neolithic Age, there have been three kinds of people in the world, the High, the Middle, and the Low. They have been subdivided in many ways, they have borne countless different names, and their relative numbers, as well as their attitude towards one another, have varied from age to age: but the essential structure of society has never altered.
The aims of these three groups are entirely irreconcilable. The aim of the High is to remain where they are. The aim of the Middle is to change places with the High. The aim of the Low, when they have an aim—for it is an abiding characteristic of the Low that they are too much crushed by drudgery to be more than intermittently conscious of anything outside their daily lives—is to abolish all distinctions and create a society in which all men shall be equal.
For long periods the High seem to be securely in power, but sooner or later there always comes a moment when they lose either their belief in themselves or their capacity to govern efficiently, or both. They are then overthrown by the Middle, who enlist the Low on their side by pretending to them that they are fighting for liberty and justice. As soon as they have reached their objective, the Middle thrust the Low back into their old position of servitude, and themselves become the High. Presently a new Middle group splits off from one of the other groups, or from both of them, and the struggle begins over again.” Ini adalah tulisan di dalam tulisan Orwell yang diberi judul The Theory and Practice of
Oligarchical Collectivism yang ditulis oleh karakter fiktif bernama Emmanuel Goldstein.
[2] Lihat tulisan saya berjudul Pemberontakan Petani Minahasa.
[3] “The essence of oligarchical rule is not father-to-son inheritance, but the persistence of a certain world-view and a certain way of life, imposed by the dead upon the living.” “Its rulers are not held together by blood-ties but by adherence to a common doctrine.” Ibidem.
[4] Lihat Barker, Chris & Emma Jane. Cultural Studies: Theory and Practice. 5th Edition. 2016. Versi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Pelajar tahun 2021. Khusus untuk meme politik lihat halaman 256 – 260 dan 796 – 798.
[5] “To keep them in control was not difficult. A few agents of the Thought Police moved always among them, spreading false rumours and marking down and eliminating the few individuals who were judged capable of becoming dangerous; but no attempt was made to indoctrinate them with the ideology of the Party. It was not desirable that the proles should have strong political feelings. All that was required of them was a primitive patriotism which could be appealed to whenever it was necessary to make them accept longer working-hours or shorter rations. And even when they became discontented, as they sometimes did, their discontent led nowhere, because being without general ideas, they could only focus it on petty specific grievances. The larger evils invariably escaped their notice.”. “The secret accumulation of knowledge—a gradual spread of enlightenment—ultimately a proletarian rebellion—the overthrow of the Party. You foresaw yourself that that was what it would say. It is all nonsense. The proletarians will never revolt, not in a thousand years or a million. They cannot.” Ibidem.
[6] Lihat Orwell, George. Animal Farm. 1944. Ini adalah karya satiris Orwell berupa fabel politik yang menggambarkan bagaimana sirkulasi kekuasaan terjadi. Tertindas — Melawan — Berkuasa — Menindas.
[7] “The Ministry of Truth—Minitrue, The Ministry of Truth, which concerned itself with news, entertainment, education, and the fine arts. The Ministry of Peace, which concerned itself with war. The Ministry of Love, which maintained law and order. And the Ministry of Plenty, which was responsible for economic affairs. Their names, in Newspeak: Minitrue, Minipax, Miniluv, and Miniplenty.” Ibidem.
[8] Lihat tulisan saya berjudul Masyarakat Munafik.
[9] “The second thing for you to realize is that power is power over human beings. Over the body—but, above all, over the mind. Power over matter—external reality, as you would call it—is not important.” Ibidem.
[10] “In our own day they are not fighting against one another at all. The war is waged by each ruling group against its own subjects, and the object of the war is not to make or prevent conquests of territory, but to keep the structure of society intact.” Ibidem.
[11] “The invention of print, however, made it easier to manipulate public opinion, and the film and the radio carried the process further. With the development of television, and the technical advance which made it possible to receive and transmit simultaneously on the same instrument, private life came to an end. Every citizen, or at least every citizen important enough to be worth watching, could be kept for twenty-four hours a day under the eyes of the police and in the sound of official propaganda, with all other channels of communication closed. The possibility of enforcing not only complete obedience to the will of the State, but complete uniformity of opinion on all subjects, now existed for the first time.” Ibidem. Orwell sendiri telah melihat sedari dulu bahwa media adalah alat kontrol yang bisa menembus sampai wilayah-wilayah privat masyarakat.
[12] “Doublethink is a process of indoctrination in which subjects are expected to simultaneously accept two conflicting beliefs as truth, often at odds with their own memory or sense of reality. Doublethink is related to, but differs from, hypocrisy.” “….the ability to BELIEVE that black is white, and more, to KNOW that black is white, and to forget that one has ever believed the contrary. “DOUBLETHINK means the power of holding two contradictory beliefs in one’s mind simultaneously, and accepting both of them with the principles of DOUBLETHINK, this aim is simultaneously recognized and not recognized by the directing brains of the Inner Party.” Ibidem.
