Penulis: Swadi Sual
This writing only a brief outline of what I have been planning for years in aim to describe our farmers and commodities condition. I force myself to do this to response some issues and reactions in social media related with the penetration of Kelapa Sawit and the low price of Klapa Biasa and Cingkeh. Astonishing, many of the responders of these issues look separately the economy problems and the government policies. Some politicians star their selves as ma’kopra to show his background and political struggle. Even though factually they cannot and no action protecting the interests of people especially the farmers. Most of the people have forgotten or no idea about the connection between the loan from World Bank or International Monetary Fund (IMF) to build mega project, like basin and toll-road, and the investment from other countries. The people, activists, in Non-Governmental Organization (NGO) have seen and analyzed, they’ve shown us, the phenomena what the consequence of some countries when they have loan from abroad.
Mengenang zaman penjajahan Belanda di Minahasa banyak orang tua menyebut zaman ‘kompeni’ sebagai rujukan masa itu. Yang dimaksud sebenarnya adalah Vereenigde Oostindiesche Compagnie atau disingkat VOC yang merupakan kongsi dagang perusahan dari Belanda. Sekalipun perusahaan itu telah dibubarkan pada tahun 1799 tapi istilah kompeni masih tetap terbawa dalam wacana sejarah penjajahan terus menerus dan pengertiannya pun setara dengan penjajahan. Memang ada perbedaan masa antara emporium yang murni berdagang dan imperium yang menjajah secara politik dan ekonomi; relasi perdagangan yang berubah menjadi penjajahan. Kepentingan ekonomi Eropa yang dijiwai semangat eksplorasi menemukan wilayah baru menyatukan kepentingan dagang (ekonomi) dan imperium (politik). VOC sendiri adalah perusahan yang didukung oleh Kerajaan Belanda dan sangat istimewa karena mendapat otonomi memiliki militer dan bebas melakukan negosiasi. Tetapi kemudian diambil alih oleh pemerintah ketika perusahan itu bangkrut.
Sebelum kedatangan armada-armada VOC dari Belanda pemandangan kayobaan Minahasa didominasi hutan belantara. Bangsa yang tinggal di utara Pulau Sulawesi ini menggantungkan hidupnya apa yang disediakan oleh alam. Berburu dan membuat perangkap untuk binatang liar serta memakan buah-buahan dari hutan. Selain masih dominan dengan tradisi berburu tapi orang Minahasa juga sudah mengenal domestikasi hewan dan tumbuhan. Kegiatan pertanian di Minahasa adalah padi ladang dan dengan ini, selain perkayuan, melakukan kontak dagang (barter) dengan Portugis, Spanyol, sampai Belanda. Oleh karena potensi tanah yang subur di daerah tropis yang bisa menumbuhkan berbagai jenis rempah-rempah yang sangat mahal di pasaran dunia maka Minahasa pun menjadi sorotan para pedagang Eropa. Mereka datang awalnya dengan meminjam dan sewah tanah kemudian meng-introdusir berbagai tanaman baru seperti cengkih, kelapa, kopi, teh, gula, karet dan kemudian akhirnya padi sawah (wet rice).
Ketika status berdagang telah berubah menjadi menjajah maka kepemilikan tanah adat menjadi simbol semata karena dikuasai oleh pemerintah. Awalnya kegiatan ekonomi orang Minahasa berorientasi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri kemudian berubah ke arah ekspor untuk kepentingan pemerintah kolonial. Penerapan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dengan dibuatnya onderneming juga mengubah bukan saja status tanah adat tetapi juga status tuan tanah menjadi budak di tanahnya sendiri. Di zaman ini bukan saja tanaman yang diimpor dan kemudian menjadi komoditas ‘asli’ tapi juga penetrasi sistem kepercayaan, politik, dan ekonomi menjadi ‘identitas asli’ kemudian. Sam Ratulangi, dalam hal ekonomi, pernah mengkritik hal ini lewat pidatonya di volksraad,
“Bangsa Indonesia ditempatkan di hadapan suatu tata-susun produksi pertukaran barang yang serba asing bagi hakekatnya sendiri … : jiwa bangsa Indonesia seluruhnya asing terhadap organisasi dunia produksi dan pertukaran barang ini dengan hukum-hukum besinya ‘yang kuat yang menang’, yang organisasi kehidupan ekonominya menutupi organisasi serba-sederhana kehidupan ekonominya sendiri.”
Apa yang dimaksud asing oleh Ratulangi itu sebenarnya adalah sistem ekonomi kapitalis Eropa yang dalam perluasannya menjadi imperialisme politik bersamaan dengan kepentingan ekonomi dan agama. Ekonomi Minahasa sendiri sebelumnya masih bersifat komunal yang sangat dekat dengan ciri masyarakat sosialis seperti etos mapalus. Kompleksitas sistem kapitalisme Eropa tidak cocok dengan jiwa masyarakat Minahasa tapi dengan kekuatan politiknya Belanda mengubah landscape, perilaku, dan bahkan sistem berpikirnya.
Keunggulan Barat yang mendominasi dunia tak dapat dielakkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menunjang misi imperialnya. Kekuatan militer Eropa dan Amerika memaksa bangsa-bangsa di Timur untuk melakukan kontak dagang. Menyadari ketertinggalannya Jepang sendiri mau tidak mau harus menyesuaikan dan memodernisasi dirinya, kemudian diikuti Cina. Jepang dan Cina harus melakukan upgrade kegiatan ekonominya dari pertanian naik menjadi industri. Itu pun bukan sekedar mengikuti arus dan tersubordinasi tetapi mereka mengirim pelajar ke Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan untuk menunjang kegiatan ekonominya. Dengan begitu mereka bisa mandiri menjalankan ekonomi industrial, mampu bersaing dan bahkan melampaui. Mereka telah menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan sangat penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakatnya.
Sebelum diterapkannya Politik Etis pendidikan Barat telah masuk di Indonesia lebih khususnya juga di Minahasa. Dahulu VOC membiayai para misionaris mendirikan sekolah-sekolah dan kemudian pembiayaannya dilanjutkan oleh pemerintah kolonial. Mereka mengajarkan membaca, menulis, menyanyi, aritmatika, dan keterampilan. Tetapi itu dalam misi kristenisasi sehingga mengajarkan cara membaca agar supaya bisa membaca Alkitab dan juga menyanyikan lagu-lagu rohani. Pendidikan dalam konteks kepentingan politik kolonial dimaksudkan untuk membantu kegiatan administratif pemerintah sehingga pengetahuan yang diberikan hanya secukupnya. Tentu saja pendidikan tidak dimaksudkan agar bangsa-bangsa di nusantara bisa mandiri secara politik dan ekonomi. Jadi sekalipun mendapat pendidikan tapi tetap mengabdi pada kepentingan politik dan ekonomi kolonial.
Para founding fathers negara ini berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah untuk mendirikan suatu negara yang mandiri secara politik dan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Konsepsi politik dan ekonomi Soekarno merupakan akumulasi pengalaman kritik terhadap kolonialisme dan imperialisme. Itulah mengapa dia tidak ingin hal-hal semacam itu tetap bertahan dalam masa mengisi kemerdekaan. Untuk mengantisipasi itu dalam dia menyerukan untuk mencegah bangkitnya neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Atas dasar itu Soekarno memilih ekonomi sosialis untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur dengan semangat the right of self-determination. Jelas dalam konsepsi sosio-demokrasi, demokrasi ekonomi (dekon), dan Tri Sakti penjabaran tentang kemandirian politik dan ekonomi serta budaya. Dalam proyek industrialisasi nasional Soekarno tak lupa meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dengan mengirimkan pelajar-pelajar ke berbagai negara maju yang diharapkan kembali dan mengabdi untuk negara.
Sam Ratulangi, pada tahun 1937, menulis sebuah buku yang memuat analisa posisi Indonesia di Pasifik. Dengan menganalisa kekuatan ekonomi Asia di masa itu dia meramalkan bahwa poros ekonomi dan politik akan berpindah di wilayah Pasifik. Kebangkitan Jepang, Cina, serta diikuti negara-negara Asia lain akan mengubah arus kekuatan dunia. Ratulangi telah melihat bagaimana negeri matahari terbit telah mengembangkan kemampuan intelektual bangsanya, sekalipun berkiblat ke ilmu pengetahuan Barat, dalam memodernisasi dirinya dan bagaimana proyek industrialisasi telah mengangkat ekonomi Jepang mendominasi pasar dunia termasuk menguasai pasar di Indonesia. Menyadari keadaan ekonomi politik di masa itu Sam Ratulangi tahu bahwa keadaan objektif Indonesia di masa itu adalah bangsa jajahan yang segala hasilnya dikuasai oleh pihak asing. Hasil-hasil bumi Indonesia adalah bahan-bahan mentah yang diekspor, artinya Indonesia tidak memiliki industri sendiri. Modal ekonomi pun datang dari negara dan pengusaha asing. Posisi Indonesia pada masa itu, dengan banyaknya penduduk, adalah negeri konsumen karena diserang oleh produk-produk dari negara lain; negeri penghasil bahan mentah karena tidak adanya industri yang menunjang pengelolaan hasil bumi; dan Indonesia adalah negeri tempat menanam modal karena potensi tanah yang subur penghasil rempah dan komoditas yang mahal di pasar dunia, juga pekerja bisa dibayar dengan upah murah atau tidak dibayar sekalipun jika bergandengan dengan kepentingan pemerintah kolonial.
Sesudah Revolusi Agustus 1945, Sam Ratulangi sangat mungkin telah sejalan dengan Soekarno dalam memproyeksikan Indonesia ke depan. Awalnya dikenal dengan pemikiran federalisme, dia kemudian harus mendukung negara unitaris dan memangku jabatan gubernur di Sulawesi. Sebagai orang yang pragmatis sangat mungkin dia melihat potensi politik Indonesia untuk dikembangkan menjadi masyarakat industri dengan landasan unitarisme. Pada masa itu memang pada intelektual dan juga merasa pejuang kemerdekaan pecah dalam menentukan bentuk negara Indonesia. Ada yang ingin negara republik berupa kesatuan (unitaris), ada yang ingin mendirikan negara federal, dan masih ada juga yang ingin jadi bagian persemakmuran Belanda. Tarik menarik ini kemudian menyuburkan konflik internal dan mengakibatkan saling bakuhantam antar sesama pejuang kemerdekaan. Sangat mungkin menarik benang merah persamaan orientasi politik dan ekonomi antara Sam Ratulangi dan Soekarno adalah pengaruh politik Jepang. Ratulangi, menurut van Klinken, dipengaruhi oleh filsafat pragmatisme dan juga bushido sementara Soekarno juga telah dipengaruhi sentimen Asia yang dibawa Jepang yang turut mendukung kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan Jepang dengan sistem politik dan industrinya tentu menjadi inspirasi yang kuat untuk membangun Indonesia yang mandiri.
Soekarno yang sejak muda dilandasi oleh pemikiran kritis marxisme lebih condong ke kelompok D. N. Aidit yang dianggapnya paling mengerti konsepsi politik dan ekonominya. Sejak Revolusi Agustus kebijakan nasionalisasi perusahan-perusahan swasta terutama milik Belanda sudah dilakukan. Dalam gencarnya PKI dan kaum sosialis-revolusioner mendukung Soekarno, propaganda anti-nekolim sangat ramai dan bahkan Soekarno jelas menyebut Amerika dan Inggris sebagai imperialis waktu terjadi konfrontasi Indoneisia-Malaysia. PBB (United Nations) dipandang Soekarno tidak netral sehingga dia sendiri menarik Indonesia keluar dan juga menolak bantuan luar negeri dari Amerika karena dianggapnya merongrong politik dalam negeri Indonesia. Ada kalimat terkenal yang diucapkannya dan sempat ditulis dalam spanduk demonstrasi anti-Amerika, “GO TO HELL WITH YOUR AID”. Produk dan budaya Barat menjadi haram bagi Indonesia di masa itu.
Ketika Soekarno digulingkan pada tahun 1966, Jenderal Soeharto menjadi pemimpin baru Indonesia. Proyek pembangunan yang dirintis Soekarno untuk Dunia Baru dilanjutkan oleh Soeharto dengan membuang unsur Manipol-USDEK dan segala hal berbau sosialsme. Dengan semboyan Trilogi Pembangunan, Indonesia berada dalam masa pembangunan tanpa komunisme. Tercatat sejak masa Soeharto arus modal asing yang masuk ke Indonesia dan pinjaman luar negeri menjadi marak. Sumber pinjaman dan bantuan luar negeri tentu juga datangnya dari Amerika Serikat (USAID), Jepang, Kanada, serta organisasi Bretton Woods seperti World Bank (Bank Dunia) dan International Monetary Fund (IMF). Sayangnya proyek pembangunan Orde Baru ini tidak dijalankan secara konsekuen sehingga terjadi korupsi dihampir segala bidang dan menjadi budaya nasional kita. Awalnya utang luar negeri hanya bersifat komplemen untuk melengkapi dana negara yang kurang tapi akhirnya menjadi sumber utama pembangunan. Karena praktek korupsi maka banyak proyek-proyek pembangunan yang mangkrak dan terpaksa untuk melanjutkannya harus pinjam lagi. Utang luar negeri membengkak tapi tidak diimbangi dengan hasil pembangunan dalam negeri. Ada kalanya kebijakan mengutang untuk menutup utang dan menjadi ketergantungan. Dalam hal proyek pendidikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang industrialisasi juga bernasib sama. Institusi pendidikan menjadi penjara dalam program indoktrinasi politik Orde Baru yang menghilangkan daya kritis, kreatif, dan inovatif.
Bagaimana pun sampai hari ini komoditas unggulan Minahasa adalah warisan kolonial yang belum dikelola secara modern dan kondisinya masih sama seperti Dr. G. S. S. J. Ratulangi menulis buku berjudul Indonesia Di Pasifik: Analisa Masalah-Masalah Pokok Asia-Pasifik. Dalam lagu yang terasa beraura kebangsaan berjudul ‘O Minahasa Kinatouanku’ disebut komoditas unggulan seperti cingkeh, pala, dan kopra. Pada kenyataannya komoditas itu dari musim ke musim semakin anjlok harganya. Padahal di era 90-an di lembaga-lembaga pendidikan telah didengung-dengungkan tentang ‘Sapta Pesona’ yang memuat peningkatan agro-industri dan agro-bisnis. Memasuki era Reformasi, yang diharapkan untuk melakukan pembenahan politik dan ekonomi, ternyata arus modal asing semakin deras dan penghapusan utang luar negeri hanya sekedar lip service karena tetap saja banyak kebijakan pembangunan bergantung pada utang luar negeri. Para aktivis internasional telah melihat mega proyek yang didanai oleh Bank Dunia dan IMF telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, ketimpangan sosial, dan telah merenggut hak-hak masyarakat adat. Proyek pembangunan di Thailand telah menyulap kota Bangkok menjadi kota wisata seks terbesar di dunia dan menyebabkan pemiskinan sebagian besar masyarakat kota. Proyek pembangunan jalan-jalan besar (toll-road) dan waduk di India telah merusak hutan dan wilayah adat masyarakat sekitar. Begitu juga dengan mega proyek di Brazil yang atas nama pembangunan harus menggusur masyarakat dari tempat tinggalnya tanpa ganti rugi dan proyek lainnya yang juga berdampak pada hutan Amazon. Konsekuensi mendapat bantuan dan pinjaman dari Bank Dunia atau IMF adalah negara peminjam harus meningkatkan ekspor dan menerima arus investasi.
Kenapa komoditas Minahasa semakin terpuruk? Pertama, karena politik negara tidak dijalankan secara konsekuen dan budaya korupsi, sekalipun dana pinjaman luar negeri, tetap berlangsung hingga era Revolusi Mental. Kedua, tidak serius dan terarahnya pendidikan nasional menciptakan manusia-manusia (ilmuan) yang bisa mengembangkan teknologi untuk menunjang pertanian. Ketiga, pinjaman luar negeri untuk proyek pembangunan memaksa investasi asing masuk dan merebut wilayah-wilayah produktif sebagai konsekuensi dari negara pengutang. Berbagai macam proyek pembangunan salah satunya PNPM yang dikenal rawan korupsi juga dananya bersumber dari Bank Dunia. Kita harus melihat bagaimana solusi sejak memasuki era Reformasi sampai sekarang ini liberalisasi di berbagai sektor yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Di Sulawesi Utara ada mega proyek seperti Waduk Kuwil, Jalan Tol Manado-Bitung, dan perencanaan toll-road di kota-kota lainnya serta jalur kereta api harus dicari tahu akar dananya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan jika ada pola-pola yang sama terjadi di negara-negara lain dan di daerah kita sendiri.
Di Minahasa kebijakan ekonomi kebanyakan melibatkan sektor swasta yang modalnya bersumber dari yang ‘asing’. Komoditas kelapa yang diolah menjadi kopra di Sulawesi Utara hanya ada dua pembeli yaitu PT. Cargil dan PT. Bimoli. Komoditas setengah jadi ini sekalipun harganya anjlok tetap harus dijual oleh petani ke para pengumpul (tengkulak) ataupun langsung ke perusahan sekalipun hasilnya tidak sebanding dengan biaya perawatan tanaman dan biaya produksi. Sama halnya dengan cengkih yang terus merosot harganya karena komoditas setengah jadi ini bukan pangan siap konsumsi. Biarpun harga murah tetap harus dijual walaupun dengan hati yang kecewa. Peralihan petani ke komoditas lain juga mendapat tekanan yang berat seperti ke produksi gula merah, bahkan komoditas lainnya seperti pala dan kopi sudah samar-samar. Pun alternatif baru petani yang mendapatkan sedikit kesejahteraan dalam produksi Cap Tikus mendapat tekanan dengan alasan peraturan tentang minuman keras. Solusinya pun selalu mengundang investor supaya mendirikan perusahan untuk menunjang pertanian, padahal bukankah sudah hadir perusahan-perusahan yang tersedian sebagai pembeli kopra dan cengkih? Apakah juga Cap Tikus nantinya, sekalipun sudah berlabel dan berizin, akan mengalami kemerosotan dan ketergantungan harga seperti komoditas lain? Yang menguntungkan petani Cap Tikus karena komoditas ini sekalipun dengan model produksi tradisional tapi bisa langsung dikonsumsi sehingga tidak membutuhkan perantara perusahan besar untuk dikelola lagi. Arus komoditas ini pendek dan bisa langsung ke konsumen mirip dengan petani sayuran di Modoinding.
Sekarang lagi ramai soal penetrasi perusahan Kelapa Sawit di Sulawesi Utara yang membuat kalap terutama orang Minahasa. Kita harus berani mencari tahu jenis investasi yang telah dikucurkan Cina dan Amerika Serikat di SULUT kemudian apa dampak dari hubungan-hubungan bilateral bagi ekonomi masyarakat daerah. Karena kalapnya masyarakat lokal dengan kebijakan pemerintah ini maka solusi membuat ‘minyak goreng klapa biasa’ menjadi ramai juga dipropagandakan, sebagian juga berasal dari politisi. Solusi kemandirian ekonomi seperti ini harus disertai dengan pertimbangan rasional karena membutuhkan kalkulasi yang tepat. Misalnya, jika terjadi over produksi (over production) minyak klapa biasa, yang tidak sekedar memenuhi kebutuhan minyak goreng keluarga, maka perlu dicarikan pasar di luar daerah. Dalam proses ekspor kita membutuhkan ahli marketing untuk senantiasa mencari pasar dan menjaga wilayah serta ilmuan yang bisa menjamin kualitas produk sehingga bisa bersaing dan terjual. Minyak (goreng) dari klapa biasa (VCO/CCO) yang diproduksi masyarakat Minahasa belum punya teknik pengawetan yang memadai sehingga bisa saja hamis sebelum laku terjual. Kita juga punya pengalaman bagaimana komoditas nasional kita sering jatuh di pasar internasional karena dianggap tidak memiliki jaminan standar kesehatan. Yang memainkan ini adalah negara-negara maju yang memiliki otoritas ilmu pengetahuan. Kopra juga harus menerima penghakiman sebagai produk tidak sehat karena pengolahan tradisional setelah ‘diteliti’ oleh para ilmuan. Pengolahan dengan oven tradisional tidak layak konsumsi maka harus diganti dengan oven modern. Kita tidak memiliki oven modern maka perlu adanya impor teknologi. Kalau kita tidak punya uang maka kita harus mengutang dengan kesepakatan tertentu. Solusi investasi telah membunuh kemandirian dan sekaligus membunuh petani kita. Memang investasi dan pinjaman luar negeri lebih menguntungkan bagi para politisi dan birokrat karena bisa dapat sekian persen dan bisa main korupsi. Lumayan untuk kampanye musim demokrasi selanjutnya.
Tentunya kita harus menarik perbedaan proyek industrialisasi yang dimaksud oleh Sam Ratulangi dan Soekarno dengan proyek industrialisasi pemerintah kita sekarang ini. Proyek industrialisasi yang dimaksud oleh kedua pahlawan nasional kita itu tentunya untuk kemandirian bangsa. Sementara proyek industrialisasi yang dijalankan pemerintah kita sekarang ini berorientasi swasta, dalam pengertian mengundang investasi asing untuk mengembangkan sektor-sektor strategis. Tentunya dengan hadirnya perusahan-perusahan asing, atau juga perusahan nasional yang didominasi modal asing, telah membawa kita kembali ke masa kompeni. Perusahan atau kompeni (company: Inggris) dulunya telah mengintrodusir tanaman-tanaman baru bagi masyarakat kita dan tampaknya hari ini juga akan demikian dengan hadirnya tanaman seperti Kelapa Sawit. Dengan anjloknya semua komoditas hasil bumi yang diolah petani maka secara otomatis tanah-tanah akan terlantar karena tidak ada komoditas yang bisa menjamin kebutuhan ekonominya. Maka tanah akan terpaksa maupun suka rela akan dijual ke perusahan-perusahan yang akan menjalankan pertanian dengan sangat efisien karena ditunjang oleh teknologi. Proses industrialisasi ini akan mengubah kembali landscape Minahasa. Dulunya tanah Minahasa adalah bentangan hutan luas diubah menjadi dengan hiasan nyiur melambai dan kemudian barisan rapih kelapa sawit. Makatana hanya akan menjadi sekedar istilah karena kepemilikan tanah pribadi telah usai, tanah kembali dikuasai oleh perusahan dan pemerintah. Negara tidak ber’usaha’ tetapi sekedar pemandu acara ekonomi yang tidak hanya akan melacurkan tanah tapi juga bangsanya sendiri. Inilah kondisi Minahasa dalam proses industrialisasi sebuah metamorfosis masyarakat agraris menuju masyarakat industri, dari petani menjadi buruh.
Agro-industri yang mandiri untuk Indonesia sekedar cita-cita yang mungkin telah kandas dan masyarakat kita dituntut bermimpi lagi dalam ‘agro-finansial’. Kita terpaksa berhenti menanam kelapa, cengkih, pala, kopi, dan seho; kita harus beralih menanam uang. Kebijakan moneter pun sudah jadi langkah paling gampang sebagai jurus ampuh pemerintah karena tinggal undang dan pinjam. Sayang sekali analisa ekonomi-politik Sam Ratulangi dalam bukunya Indonesia in den Pacific: Kerproblemen van den Aziaischen Pacific baru dibaca kembali pada tahun 1994 ketika digelar konferensi APEC pada tanggal 15 November di Bogor. Sekali pun demikian pembacaan terhadap pemikiran ini jauh dari maksud sebenarnya dan tepat tahun di muka, 2020, Indonesia akan memasuki jasa dan pasar bebas sebagai konsekuensi tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation. Sementara hasil bumi kita masih dikelola secara tradisional, industri tradisional, modal asing masih mendominasi, masyarakat kita adalah konsumen paling rakus.
2019
